monitoring kegiatan pembagunan jalan Memakai Silapa Dana Desa 2025

Mundam Sakti, kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung 20 Mei 2026 

Kunjungan lapangan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) ke Nagari Mundam Sakti dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Nagari Mundam Sakti serta supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Kegiatan diawali dengan menghadiri pembukaan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana yang diikuti oleh Satlinmas bersama masyarakat nagari. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pentingnya mitigasi bencana serta kesiapan masyarakat, khususnya petugas tanggap darurat bencana, dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang tidak dapat diprediksi. Diharapkan melalui pelatihan ini masyarakat memiliki pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan dasar dalam penanganan awal apabila terjadi bencana di lingkungan nagari.

Selanjutnya dilakukan pendampingan kepada BUMDesa dalam proses penginputan data pemeringkatan BUMDesa. Berdasarkan hasil koordinasi, seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan telah berhasil diinput dan saat ini tinggal menunggu proses verifikasi dari pihak Kabupaten. Diharapkan proses verifikasi dapat segera dilaksanakan sehingga tahapan pemeringkatan BUMDesa dapat diselesaikan dan tinggal menunggu hasil penilaian.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan supervisi lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan jalan rigid beton. Dari hasil monitoring di lapangan ditemukan beberapa kendala, terutama belum lancarnya suplai material seperti pasir dan kerikil yang berdampak terhadap kelancaran pekerjaan. Menyikapi hal tersebut, disarankan kepada TPK agar mencari alternatif sumber material serta memperbanyak stok material di lapangan sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih optimal dan tidak mengalami keterlambatan.

Selain itu juga disampaikan pentingnya menjaga mutu pekerjaan agar hasil pembangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Setelah pekerjaan selesai, TPK diharapkan segera melaksanakan proses serah terima pekerjaan. Dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan, Pemerintah Nagari juga disarankan membentuk Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) yang nantinya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik bangunan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

musyawarah Pertanggungjawaban Bumnag Ambacang Bakamba Koto Baru

KOTO BARU ,23 APRIL 2026 LPJ BUMNAG AMBACANG BAKAMBA. 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan dokumen resmi yang disusun oleh pengelola BUMDes sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas seluruh kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan selama satu tahun buku. Laporan ini disampaikan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat melalui forum musyawarah desa sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pengurus.

LPJ Tahunan BUMDes memuat informasi secara lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta perkembangan aset dan unit usaha yang dikelola. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan capaian target usaha, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMDes ke depan.

Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan BUMDes.

Rembuk stunting Di Nagari Mundam Sakti

MUNDAM SAKTI_24 APRIL 2026 REMBUK STUNTING

Rembuk stunting adalah forum musyawarah desa/kelurahan untuk merencanakan, mendiskusikan, dan menyepakati langkah strategis penurunan stunting. Kegiatan ini menyatukan pemerintah desa, kader, dan masyarakat untuk merumuskan aksi nyata, komitmen bersama, serta menetapkan alokasi anggaran RKPDes yang berfokus pada pencegahan stunting. 

Forum ini umumnya dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Kader Posyandu/KPM, Kader PKK, Tokoh Masyarakat, Bidan Desa, Pendamping Desa, serta perwakilan Kecamatan.

Rangkaian Acara Umum:

• Pembukaan dan laporan kasus stunting/ibu hamil oleh Bidan Desa.

• Pemaparan konvergensi program pencegahan stunting oleh tim desa.

• Diskusi dan perumusan usulan kegiatan (pleno).

• Penandatanganan komitmen bersama

Rembuk stunting merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan desa (RKPDes) untuk memastikan langkah konkret berkelanjutan dalam penanganan gizi kurang dan stunting.

Untuk itu pada bulan ini telah ada yang akan melaksanakan kegiatan rembuk stunting ini pada Hari Jumat tanggal 24 April 2026 jam 09.00 WIB di Kantor Wali Nagari Mundam Sakti

Dimana Hasil dari rembuk stunting ini akan dilampirkan di Dokumen RKP Nagari yang disusun saat Bulan Juni Mendatang.

Rembuk Stunting di Nagari Koto Tuo

REMBUG STUNTING DI NAGARI KOTO TUO, KEC. IV NAGARI, KAB SIJUNJUNG. 

Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di tingkat nagari, Pemerintah Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting Nagari Koto Tuo sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan nagari yang terintegrasi.

Kegiatan Rembuk Stunting Nagari Koto Tuo dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026, bertempat di Gedung Pustaka Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), unsur PKK, tokoh masyarakat, serta perwakilan keluarga sasaran stunting.

Rembuk Stunting bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi stunting di Nagari Koto Tuo, termasuk data keluarga berisiko stunting, balita stunting, serta faktor penyebab yang mempengaruhi kondisi stunting di wilayah nagari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk membahas usulan program dan kegiatan prioritas yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting di tingkat nagari.

Dalam pelaksanaan kegiatan, diawali dengan sambutan oleh Wali Nagari Koto Tuo yang menyampaikan pentingnya komitmen bersama seluruh unsur masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas mengenai kondisi stunting di wilayah kerja, faktor risiko, serta intervensi yang dapat dilakukan secara spesifik maupun sensitif.

Pada sesi diskusi, peserta memberikan berbagai masukan dan usulan kegiatan yang dianggap prioritas, seperti peningkatan pelayanan Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, peningkatan sanitasi dan akses air bersih, edukasi pola asuh anak, serta kegiatan penyuluhan gizi kepada masyarakat. Seluruh usulan tersebut kemudian disepakati sebagai bagian dari rencana kegiatan yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan nagari, seperti RKP Nagari dan APB Nagari.

Melalui kegiatan Rembuk Stunting yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026 di Gedung Pustaka Nagari Koto Tuo ini diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah nagari dan masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Nagari Koto Tuo. Selain itu, hasil kesepakatan dalam rembuk ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penetapan program dan kegiatan prioritas yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

Bimtek tentang ketahan pangan melalui BUMNag

 Bimtek Ketahanan Pangan Melalui BUMNag adalah program Bimbingan Teknis yang bertujuan melatih dan meningkatkan kapasitas aparatur desa, pengelola BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari), serta masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola usaha pangan di tingkat desa untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan lokal, sejalan dengan kebijakan Kemendesa PDTT seperti Kepmendesa No. 3 Tahun 2025. Kegiatan ini mencakup materi tentang strategi pengelolaan usaha pangan, inovasi pengolahan hasil pertanian, penguatan kelembagaan BUMNag, pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan, dan kolaborasi dengan mitra untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. 

Tujuan Bimtek:

Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan regulasi terbaru terkait ketahanan pangan desa.

Meningkatkan kapasitas teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal.

Memperkuat kelembagaan BUMNag dan masyarakat dalam mengelola usaha pangan.

Mendorong sinergi antara BUMNag, koperasi, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Menggerakkan perekonomian lokal melalui pengelolaan dan pengembangan usaha pangan desa. 

Materi yang Diberikan:

Perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan desa.

Strategi pengelolaan usaha pangan dan inovasi pengolahan hasil pertanian.

Penguatan kelembagaan BUMNag dan kolaborasi dengan mitra.

Pemanfaatan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.

Penyosialisasian pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). 

Peserta yang Dilibatkan:

Perangkat desa.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pengelola BUMNag.

Pendamping desa.

Elemen masyarakat desa lainnya, seperti kelompok tani dan masyarakat umum.