Evaluasi & Fasilitasi Percepatan Penyusunan RKP Nagari 2027 se Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.

TPP P3MD Sijunjung Bersama DPMN Laksanakan Evaluasi dan Fasilitasi Percepatan Penyusunan RKP Nagari 2027 di Kecamatan IV Nagari

Sijunjung, 18 September 2026 — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Sijunjung bersama Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Percepatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2027 di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah nagari agar dapat mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara tepat waktu, terarah, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana proses penyusunan RKP Nagari Tahun 2027 telah berjalan pada masing-masing nagari di Kecamatan IV Nagari.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap pemerintah nagari dalam mencermati berbagai tahapan penyusunan RKP Nagari. Pembahasan mencakup kesesuaian antara hasil musyawarah nagari, arah kebijakan pembangunan, prioritas kebutuhan masyarakat, serta rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam RKP Nagari Tahun Anggaran 2027.

TPP P3MD bersama Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari DPMN Kabupaten Sijunjung juga memberikan penguatan kepada pemerintah nagari agar setiap usulan pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Selain itu, aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan nagari perlu disusun secara terintegrasi.

Melalui evaluasi dan fasilitasi ini, pemerintah nagari diharapkan dapat segera melakukan penyempurnaan terhadap dokumen maupun tahapan yang masih perlu diperbaiki. Pendampingan juga diarahkan untuk memastikan proses penyusunan RKP Nagari tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi mampu menjadi instrumen dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2027.

Kegiatan berlangsung dengan koordinasi antara TPP P3MD, DPMN Kabupaten Sijunjung, serta pemerintah nagari se-Kecamatan IV Nagari. Sinergi antar-pihak tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian RKP Nagari Tahun 2027 sehingga seluruh tahapan perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.

Dengan adanya kegiatan evaluasi dan fasilitasi tersebut, diharapkan penyusunan RKP Nagari Tahun Anggaran 2027 di Kecamatan IV Nagari dapat terlaksana secara lebih tertib, transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nagari serta aspirasi masyarakat.

Musrenbang RKP tahun 2027 Dan DU RKP 2028 Nagari Palangki

PALAGKI, 15 SEPTEMBER 2026

Pemerintah Nagari Palangki melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Palangki Tahun 2027 pada Senen, 15 September 2026 di Ruang Pertemuan Lt. II Kantor Wali Nagari Palangki. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan nagari secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Musrenbang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, Bundo Kanduang, pengurus masjid, kepala sekolah, LINMAS, pengurus koperasi, serta anggota Musrenbang lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wali Nagari Palangki, Bapak Jasman yang menyampaikan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari telah dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Rembuk Stunting, dilanjutkan dengan berbagai tahapan perencanaan hingga verifikasi usulan Musyawarah Nagari. Beliau menjelaskan bahwa seluruh rangkaian tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari agar program-program pembangunan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung kemajuan Nagari Palangki. 

Selanjutnya, Musrenbang RKP Nagari Koto Baru Tahun 2027 dibuka secara resmi oleh Camat IV Nagari Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan mengenai pelaksanaan Musrenbang oleh Bapppeda Kabupaten Sijunjung yang disampaikan oleh Bapak Mario Hardes, serta arahan dari Koordinator P3MD, Bapak Iswandi Ramora. Dalam penyampaiannya, dijelaskan pentingnya penyusunan RKP Nagari yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Pada sesi musyawarah, peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi, yaitu Kelompok Rancangan RKP Nagari dan Kelompok Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan (DU-RKP). Masing-masing kelompok membahas usulan pembangunan yang telah dihimpun dari masyarakat, kemudian melakukan perangkingan usulan berdasarkan skala prioritas. Hasil dari pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penetapan program-program prioritas yang akan dimuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Palangki Tahun Anggaran 2027,sekaligus sebagai daftar usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahapan perencanaan berikutnya.

Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga program-program yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan Nagari Palangki yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Musrenbang RKP 2027 da DU RKP 2028

MUNDAM SAKTI 11 SEPTEMBER 2026-Pemerintah Nagari Mundam Sakti melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari  Tahun 2027 pada Rabu, 11 september 2026 di Ruang Pertemuan Lt. II Kantor Wali Nagari Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan nagari secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Musrenbang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, Bundo Kanduang, pengurus masjid, kepala sekolah, LINMAS, pengurus koperasi, serta anggota Musrenbang lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wali Nagari, Bapak Hendriadi, yang menyampaikan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari telah dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Rembuk Stunting, dilanjutkan dengan berbagai tahapan perencanaan hingga verifikasi usulan Musyawarah Nagari. Beliau menjelaskan bahwa seluruh rangkaian tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari agar program-program pembangunan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung kemajuan Nagari.

Selanjutnya, Musrenbang RKP Nagari Tahun 2027 dibuka secara resmi oleh Camat IV Nagari  Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan mengenai pelaksanaan Musrenbang oleh Bapppeda Kabupaten Sijunjung, serta arahan dari DPMN Kabupaten Sijunjung. Dalam penyampaiannya, dijelaskan pentingnya penyusunan RKP Nagari yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Pada sesi musyawarah, peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi, yaitu Kelompok Rancangan RKP Nagari dan Kelompok Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan (DU-RKP). Masing-masing kelompok membahas usulan pembangunan yang telah dihimpun dari masyarakat, kemudian melakukan perangkingan usulan berdasarkan skala prioritas. Hasil dari pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penetapan program-program prioritas yang akan dimuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari  Tahun Anggaran 2027,sekaligus sebagai daftar usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahapan perencanaan berikutnya.

Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga program-program yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan Nagari yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Penyaluran BLT DD TRIWULAN III 2026 Nagari Muaro bodi

MUARO BODI 10 SEPTEMBER 2026-

TPP melaksanakan kunjungan lapangan ke Nagari Muaro bodi dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyaluran BLT-DD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam pelaksanaan kunjungan, TPP melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari dan melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT-DD kepada 6 KPM yang telah ditetapkan sebagai penerima. Monitoring mencakup kesesuaian data penerima, periode penyaluran, serta memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Selain itu, TPP juga memberikan penguatan kepada Pemerintah Nagari agar pelaksanaan penyaluran BLT-DD tetap dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan didukung dengan dokumentasi serta administrasi yang lengkap sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil monitoring lapangan, pelaksanaan penyaluran BLT-DD Triwulan III kepada 6 KPM menjadi bagian penting dalam memastikan Dana Desa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. TPP selanjutnya akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Pemerintah Nagari guna memastikan seluruh tahapan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Musrenbag Nagari Muaro bodi

MUARO BODI 9 SEPTEMBER 2016- Pemerintah Nagari Muaro bodi melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Muaro bodi Tahun 2027 pada Rabu, 9 September 2026 di Ruang Pertemuan Lt. II Kantor Wali Nagari Muaro bodi. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan nagari secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Musrenbang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, Bundo Kanduang, pengurus masjid, kepala sekolah, LINMAS, pengurus koperasi, serta anggota Musrenbang lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wali Nagari Muaro Bodi, Bapak Hendra Yandi, yang menyampaikan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari telah dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Rembuk Stunting, dilanjutkan dengan berbagai tahapan perencanaan hingga verifikasi usulan Musyawarah Nagari. Beliau menjelaskan bahwa seluruh rangkaian tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari agar program-program pembangunan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung kemajuan Nagari Muaro Bodi.

Selanjutnya, Musrenbang RKP Nagari Muaro bodi Tahun 2027 dibuka secara resmi oleh Camat IV Nagari yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Bapak Fadhilah, S.Kom. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan mengenai pelaksanaan Musrenbang oleh Bapppeda Kabupaten Sijunjung yang disampaikan oleh Bapak Mario Hardes, serta arahan dari Koordinator P3MD, Bapak Iswandi Ramora. Dalam penyampaiannya, dijelaskan pentingnya penyusunan RKP Nagari yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Pada sesi musyawarah, peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi, yaitu Kelompok Rancangan RKP Nagari dan Kelompok Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan (DU-RKP). Masing-masing kelompok membahas usulan pembangunan yang telah dihimpun dari masyarakat, kemudian melakukan perangkingan usulan berdasarkan skala prioritas. Hasil dari pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penetapan program-program prioritas yang akan dimuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Muaro bodi Tahun Anggaran 2027,sekaligus sebagai daftar usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahapan perencanaan berikutnya.

Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga program-program yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan Nagari Muaro bodi yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Laporan Realisasi DD 2026

 Koordinasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana kegiatan penting untuk menyamakan rencana keuangan dengan hasil aktual di lapangan. Pertemuan ini dilakukan bersama sekretaris nagari agar penggunaan Dana Desa dan sumber pendapatan lainnya berjalan transparan dan tepat waktu.

koordinasi membahas beberapa hal penting:

• Evaluasi Serapan: Memeriksa apakah uang yang keluar sudah sesuai dengan target program atau kegiatan.

• Tertib Administrasi: Memastikan dokumen dan bukti transaksi lengkap dan akurat.

Sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan apa yg ada dilapangan.

Kemudian dilaksanakan pendampingan penginputan BNBA kegiatan PKTD.Dimoana pengisian ini dilakukan sesuai pembayaran upah pekerja,kepala tukang dan mandor sesuai dengan NIK masing masing dan besaran upah dab hari kerja nya. Setelah ini dapat diharapkan selesai pengisian template

ini.

Verifikasi RKP 2027

 Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah proses pengevaluasian dan pengkajian rancangan RKP Desa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk memastikan kesesuaian administratif, kelayakan teknis, serta keselarasan program dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kegiatan yang kami lakukan bersama Tim Verifikasi RKP adalah:

1. Memeriksa kesesuaian usulan kegiatan dalam rancangan RKP Desa terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

2. Menilai kelayakan lokasi, desain teknis, perkiraan biaya, serta manfaat kegiatan.

3. Memastikan kegiatan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat dan ketersediaan anggaran.

Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara atau catatan hasil kajian yang digunakan oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun untuk menyempurnakan rancangan RKP Desa sebelum dibahas dalam Musrenbangdes dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.